Pejabat Presiden Ditangguhkan Akibat Pengadilan Makzul Presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Bertindak Sebagai Pelaksana Tugas

Catatan baru dalam sejarah politik Korea Selatan: Rancangan mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol disahkan!

Pada 14 Desember 2024, di parlemen Korea Selatan, rancangan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol disahkan, sehingga tugas kepresidenannya dihentikan. Hal ini memberikan dampak besar kepada warga negara, dunia politik, dan bahkan masyarakat internasional, serta membuka babak baru dalam sejarah demokrasi Korea Selatan.
Alasan pemakzulan antara lain pelanggaran konstitusi, tindakan makar, dan perusakan tatanan konstitusional. Akibatnya, Perdana Menteri Han Duk-soo ditunjuk sebagai penjabat presiden. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai latar belakang dan makna disahkannya rancangan mosi pemakzulan, serta proses selanjutnya di Mahkamah Konstitusi dan opini publik.

1️⃣ Bagaimana rancangan mosi pemakzulan dapat disahkan?

Hal ini dikarenakan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi dan hukum.
Setelah rancangan mosi pemakzulan disahkan, tugas kepresidenan dihentikan, dan Perdana Menteri Han Duk-sooditunjuk sebagai penjabat presiden.

A. Rancangan mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol disahkan! Prosedur penghentian tugas dan ringkasan garis waktu 📰

Tanggal 14 Desember 2024 menjadi hari bersejarah dalam sejarah konstitusional. Rancangan mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol disahkan oleh parlemen dan tugas kepresidenannya dihentikan. Ini merupakan kasus ketiga setelah mantan Presiden Roh Moo-hyun pada tahun 2004 dan mantan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016.

Tugas kepresidenan Yoon Suk-yeol dihentikan pada pukul 19.24tanggal 14 Desember, dan Perdana Menteri Han Duk-soo ditunjuk sebagai penjabat presiden. Mari kita bahas secara detail mengenai prosesnya. 😊

1) Rancangan mosi pemakzulan disahkan

Rancangan mosi pemakzulan Presiden Yoon dilakukan dalam sidang pleno parlemen dengan dihadiri oleh 300 anggota parlemen.
Hasilnya sebagai berikut:

Waktu: 14 Desember 2024 pukul 16.00
Hasil: Dari 300 anggota parlemen, 204 suara setuju, 85 suara menolak, 3 suara abstain, dan 8 suara tidak sah.
- Disahkan karena melebihi batas minimum 200 suara sebanyak 4 suara.
Rancangan mosi pemakzulan memerlukan persetujuan 2/3 dari anggota parlemen (200 suara), dan disahkan dengan 204 suara setuju.
Diperkirakan setidaknya ada 12 suara dari partai berkuasa yang mendukung mosi pemakzulan.

2) Pengiriman surat keputusan

Waktu: Sekitar pukul 19.00
Surat keputusan mosi pemakzulan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan kantor kepresidenan melalui Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan.

3) Penghentian tugas mulai berlaku - Mulai resmi berlaku sejak surat keputusan disampaikan

Waktu: 14 Desember 2024 pukul 19.24
Presiden Yoon Suk-yeol secara resmi diberhentikan dari tugasnya.
Setelah itu, Perdana Menteri Han Duk-soo menjalankan tugas kepresidenan.

4) Peralihan ke sistem penjabat presiden

Tugas Perdana Menteri Han: Mengambil alih seluruh wewenang presiden, termasuk kekuasaan panglima tertinggi militer, kekuasaan diplomasi, dan hak untuk meminta pembahasan ulang rancangan undang-undang.
Kemungkinan selanjutnya: Karena Perdana Menteri Han juga tengah diselidiki terkait kasus keadaan darurat militer, jika tugasnya dihentikan, kemungkinan besar Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok akan menjadi penjabat presiden.

B. Perbandingan dengan kasus sebelumnya

Mantan Presiden Park Geun-hye: Rancangan mosi pemakzulan disahkan pada 9 Desember 2016 → Penghentian tugas mulai berlaku sekitar pukul 19.00 (total 173 menit)
Presiden Yoon Suk-yeol: Penghentian tugas sekitar 2 jam 24 menit kemudian (total 144 menit), prosesnya mirip dengan kasus mantan Presiden Park.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan mengenai pemakzulan dalam waktu 180 hari. Jika diputuskan untuk dimakzulkan, Presiden Yoon Suk-yeol akan menjadi presiden kedua setelah mantan Presiden Park Geun-hye yang dimakzulkan saat menjabat.

Jika pemakzulan diputuskan, pemilihan presiden diperkirakan akan diadakan pada April-Agustus 2024. Sebaliknya, jika ditolak, Presiden Yoon Suk-yeol akan kembali menjalankan tugasnya.

2️⃣ Alasan pemakzulan, apa masalahnya?

Alasan pemakzulan dapat dibagi menjadi tiga poin utama:

✅ Penetapan keadaan darurat militer yang inkonstitusional

Presiden Yoon melanggar konstitusi dan hukum dengan menetapkan keadaan darurat militer.
Penetapan keadaan darurat militer pada tanggal 3 Desember tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam konstitusi.
Hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal yang merusak prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan.

✅ Tindakan makar

Dalam rancangan mosi pemakzulan disebutkan bahwa Presiden Yoon telah merencanakan penetapan keadaan darurat militer berbulan-bulan sebelumnya.
Hal ini dianggap sebagai upaya untuk menghambat aktivitas parlemen dan menekan lawan politiknya.
Pada akhirnya, hal ini dianggap sebagai tindakan makar yang merusak tatanan demokrasi.

✅ Perusakan tatanan konstitusional

Penetapan keadaan darurat militer telah melanggar hak-hak dasar warga negara dan secara serius merusak demokrasi dan tatanan konstitusional.
Parlemen berkesimpulan bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja.

3️⃣ Peran Mahkamah Konstitusi dan agenda selanjutnya

Setelah rancangan mosi pemakzulan disahkan, kini kewenangan ada di tangan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan persidangan pemakzulan dalam waktu 180 hari.
Jika Mahkamah Konstitusi menerima mosi pemakzulan, Presiden Yoon akan dimakzulkan, dan jika ditolak, ia dapat kembali menjalankan tugasnya.

1) Prosedur utama Mahkamah Konstitusi

1. Pemilihan hakim ketua: Hakim ketua yang bertanggung jawab atas kasus ini akan ditunjuk.
2. Peninjauan berkas perkara: Para hakim akan meninjau bukti dan berkas perkara secara cermat.
3. Sidang terbuka: Pihak presiden dan parlemen akan menyampaikan pembelaan masing-masing.
4. Putusan akhir: Jika seluruh hakim (6 orang) menyetujui, maka keputusan pemakzulan akan ditetapkan.

2) Variabel dalam sistem 6 hakim Mahkamah Konstitusi

Karena saat ini hanya ada 6 hakim di Mahkamah Konstitusi, maka kesepakatan bulat diperlukan.
Namun, jika parlemen menunjuk 3 hakim tambahan, kemungkinan putusan penerimaan akan meningkat.

4️⃣ Reaksi publik dan dunia politik

✅ Reaksi publik

Berdasarkan hasil survei setelah rancangan mosi pemakzulan disahkan:

Sebanyak 73,6% warga negara setujudengan pemakzulan.
Tingkat persetujuan juga tinggi di daerah-daerah yang dikenal konservatif, seperti Daegu dan Gyeongsangbuk-do.
Tingkat persetujuan sangat tinggi di kalangan generasi muda, khususnya generasi 20-an dan 30-an, mencapai lebih dari 80%.

✅ Reaksi dunia politik

Di dalam partai berkuasa pun terjadi perpecahan.

Anggota dewan tertinggi Jang Dong-hyeok, Jin Jong-o, Kim Min-jeon, dan In Yo-han mengungkapkan rasa tanggung jawab dan mengundurkan diriterkait pemakzulan.
Hal ini membuat kepemimpinan Han Dong-hoon terancam.
Partai Demokrat menilai disahkannya rancangan mosi pemakzulan sebagai langkah pertama pemulihan demokrasi.

5️⃣ Peran Perdana Menteri Han Duk-soo

Karena tugas kepresidenan dihentikan, Perdana Menteri Han Duk-soo ditunjuk sebagai penjabat presiden.
Perdana Menteri harus memimpin pemerintahan dengan stabil dan mengisi kekosongan kekuasaan presiden.

Tugas utama Perdana Menteri Han

Memimpin rapat kabinet dan mengawasi pemerintahan secara keseluruhan
Menerima duta besar asing dan menjaga kerja sama internasional
Kekuasaan panglima tertinggi militer dan pengelolaan keamanan negara

Perdana Menteri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kekosongan kekuasaan tidak menimbulkan kekacauan bagi rakyat.

6️⃣ Reaksi internasional

Disahkannya rancangan mosi pemakzulan Presiden Yoon mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional.

CNN Amerika Serikat: Memberitakan bahwa "Demokrasi Korea Selatan kembali diuji".
BBC Inggris: Menganalisis bahwa "Kekacauan politik di Korea Selatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam bidang diplomasi".
NHK Jepang: Memberitakan bahwa "Pemulihan tatanan konstitusional Korea Selatan menjadi perhatian internasional".

* Penilaian para ahli internasional

Victor Cha (ahli semenanjung Korea, AS): "Jika proses konstitusional dihormati, demokrasi Korea Selatan akan semakin kuat."
Asosiasi Ilmuwan Politik Eropa: "Pemakzulan ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah demokrasi Asia."

7️⃣ Pendapat ahli hukum tata negara dan warga negara

✅ Perspektif ahli hukum tata negara

Para ahli hukum tata negara umumnya menilai bahwa disahkannya rancangan mosi pemakzulan oleh parlemen merupakan keputusan yang sah sesuai dengan prosedur konstitusional.
Beberapa ahli mengingatkan bahwa standar penilaian Mahkamah Konstitusi akan sangat ketat dan menyerukan putusan yang bijak.

✅ Suara warga negara

Dalam wawancara di jalan, banyak warga negara menekankan bahwa "Kehendak rakyat harus dihormati".
Beberapa warga juga mengungkapkan harapan agar "Kekacauan politik tidak berlangsung lama".

Demokrasi Korea Selatan diuji kembali

Pemakzulan Presiden Yoon bukanlah sekadar kasus pemakzulan seorang presiden, melainkan sebuah contoh penting bagaimana prinsip konstitusi dan demokrasi diterapkan dan dilindungi. Pemakzulan ini didasarkan pada kehendak rakyat dan prosedur konstitusional, dan putusan Mahkamah Konstitusi akan menentukan kelanjutannya.
Meskipun ada kekhawatiran akan kemungkinan kekacauan politik yang berkepanjangan, tatanan konstitusional dan demokrasi Korea Selatan akan memanfaatkan krisis ini sebagai kesempatan untuk menjadi lebih dewasa. Semoga setiap warga negara dapat kembali mengingat pentingnya prosedur konstitusional, dan melanjutkan upaya untuk membangun negara dan masyarakat yang lebih baik setelah pemakzulan ini.